SEPUTAR CHINA


Vietnam Kecam China

Posted in Internasional oleh Seputar China pada Desember 5, 2007

Kepulauan Spratly dan Paracel Kembali Menjadi Sumber Konflik
Kompas, 5 Desember 2007

Hanoi, Selasa – Pemerintah Vietnam mengecam China karena ingin mengklaim seluruh wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel yang masih dalam sengketa. Pemerintah Vietnam menganggap China melanggar kedaulatan wilayah Vietnam.

Kantor berita Vietnam, VNA, Selasa (4/12), memberitakan bahwa Kongres Rakyat China baru-baru ini mengesahkan sebuah rencana untuk membentuk wilayah administratif simbolis yang disebut Shasha untuk mengelola tiga kepulauan, termasuk kepulauan dalam sengketa, yakni Paracel dan Spratly.

“Tindakan ini melanggar kedaulatan Vietnam… dan merusak proses negosiasi untuk memperoleh solusi jangka panjang guna mengatasi isu-isu maritim di antara kedua negara,” tulis VNA dengan mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Dung.

Dari Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, menegaskan, pihaknya memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat atas pulau-pulau itu.

Dia juga mengatakan bahwa China tidak melampaui batas-batas teritorialnya. “Semua tuduhan terhadap China tidaklah berdasar. Kami tidak bisa menerima tuduhan-tuduhan tersebut,” ujar Qin dalam sebuah konferensi pers, Selasa.

Tak pernah tuntas

Vietnam sama-sama mengklaim sebagai pemilik sah rangkaian Kepulauan Paracel dan Spratly. Masalah ini, selama bertahun-tahun, tidak pernah tuntas.

Le Dung mengatakan, Vietnam memiliki bukti-bukti sejarah dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kedaulatan atas kepulauan tersebut. Meski demikian, Vietnam tetap membuka diri untuk menyelesaikan pertikaian lewat dialog.

Berdasarkan catatan GlobalSecurity.org, Vietnam mewarisi hak atas kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly dari Perancis pasca-Perang Dunia II. Itulah yang menjadi dasar klaim Vietnam atas dua kepulauan tersebut.

China mengklaim pada tahun 1909 telah merebut sejumlah Pulau Xisha (Paracel). Pada tahun 1946, China merebut Pulau Itu Aba (Spratly) dan Pulau Phu Lan (Paracel). Tahun 1950-an, China merebut Pulau Hoang Sa (Paracel) dan perebutan itu diulang lagi pada tahun 1974 dengan cara kekerasan. Vietnam menganggap tindakan itu tidak sah dan AS pada tahun 1974 berkonspirasi dengan China untuk mengambil alih Paracel.

Paracel dan Spratly adalah rangkaian kepulauan yang umumnya tidak berpenghuni. Wilayah ini diyakini kaya minyak, gas alam, dan ikan. Kepulauan ini juga terletak di jalur pelayaran yang sibuk. Selain China dan Vietnam, beberapa negara lain juga mengklaim seluruhnya atau sebagian dari Kepulauan Paracel dan Spratly. Malaysia mengklaim tiga pulau di Spratly, Filipina mengklaim delapan pulau di Spratly. Taiwan mengklaim Pulau Itu Aba di Spratly, Brunei Darussalam mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan yang paling dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara itu.

Indonesia tidak mengklaim sebagian Kepulauan Spratly. Namun, Indonesia berkepentingan atas isu tersebut karena klaim China dan Taiwan atas wilayah Laut China Selatan ternyata melewati ZEE Indonesia, termasuk ladang gas alam Natuna. (AP/BSW)

Iklan

Ghure Serukan Dihentikannya Dukungan China Terhadap Myanmar

Posted in Internasional oleh Seputar China pada Oktober 1, 2007

Junta militer Myanmar di bawah pimpinan Than Swe kembali menunjukan sikap represifnya terhadap gerakan demokrasi di negara itu. Untuk itu, Global human Right Effort (GHURE) menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberikan sikap terhadap kekerasan yang dilakukan rejim militer Myanmar terhadap para bhiksu dan warganya yang melancarkan aksi damai menentang tirani sejak 19 Agustus lalu. Sejumlah biksu dan warga sipil dilaporkan tewas dalam kejadian itu.

Seperti diketahui, dalam beberapa minggu ini, Myanmar terus bergejolak. Kenaikan harga BBM yang tak terkendali, dan sikap represif penguasa Myanmar terhadap warganya yang memprotes kebijakan dan menuntut demokrasi, membuat situasi politik di negara itu semakin memanas. Aksi damai yang dipelopori para bhiksu dan warga sipil dihadapi dengan kekerasan. Junta militer yang berkuasa mencabut saluran telepon genggam sejumlah aktivis dan jurnalis. Para pengamat mengkhawatirkan terulangnya insiden berdarah seperti pada 1988, ketika para tentara melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang menewaskan ribuan orang.

Sejak militer berkuasa, masyarakat Burma tidak bisa menikmati kebebasannya dan hak asasinya dilanggar. Kelompok-kelompok demokrasi dan aktivis politik menghadapi tekanan yang berat. Lebih dari seribu aktivis dijebloskan ke penjara. Tokoh gerakan prodemokrasi Aung San Suu Kyi masih menjalani tahanan rumah. Para aktivis demokrasi Myanmar telah berjuang satu dekade melawan junta militer yang berkuasa sejak 1962. Kelompok kecil namun gigih ini kembali melakukan protes baru-baru ini setelah naiknya harga BBM.

Sejauh ini sudah beberapa kali dunia internasional melakukan upaya untuk menekan rejim militer itu. Pimpinan ASEAN pernah menyerukan pembebasan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi. Awal tahun 2007 ini, sebuah resolusi dari dewan Keamanan PBB untuk mendorong rejim itu mengakhiri tindakan repesifnya dan melakukan reformasi politik, berhasil dipatahkan oleh hak veto China dan Rusia. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Rusia dan China) mengatakan situasi di Birma adalah sepenuhnya masalah dalam negeri meski sebenarnya kepentingan mereka adalah ekonomi, khususnya minyak. ”Myanmar sudah menjadi boneka China dan makin masuk ke pengaruh China,” kata Sean Turnell, ekonom dari Macquarie University, Sydney.

Myanmar menyatakan kemenangannya setelah resolusi PBB yang mendesak suatu reformasi demokrasi di negara itu, dibatalkan. Kekuatiran “kenyataan Myanmar” justru menjadi jauh lebih buruk setelah veto tersebut akhirnya terbukti sudah. Veto ini telah memberikan kepercayaan kepada rejim militer itu untuk melanjutkan sikapnya yang represif dan menarik diri dari dunia internasional. Hal tersebut telah mendukung sikap rezim untuk terus mempertahankan sistem politiknya, bersikap represif terhadap gerakan pro demokrasi.

Atas kenyataan tersebut, Global Human Right Effort (GHURE) mendesak kepada penguasa Myanmar untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan terhadap para bhiksu dan warga sipil yang menuntut demokrasi dan perubahan di Burma, serta mendukung upaya damai yang dilakukan oleh PBB yang meminta junta militer Myanmar agar menahan diri dan membuka dialog dengan semua pihak yang berkepentingan dalam proses rekonsiliasi nasional demi rakyat Myanmar. Ghure juga mendukung sangsi baru buat penguasa Myanmar jika rejim militer itu tidak mau membuka kran demokrasi, dan tidak menghentikan tindakan represifnya terhadap rakyatnya.

“Kami mendesak penguasa China untuk mengakhiri dukungannya kepada Myanmar, serta meminta negara itu untuk menekan junta militer Myanmar supaya mengekang diri,” tandas Fadjar Pratikto, relawan Ghure. Karena selama ini militer Burma lebih mendengar suara China dan juga Rusia ketimbang suara ASEAN, dan sudah pasti mereka tidak memedulikan suara dari negara-negara barat. Ghure juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perdamaian di Myanmar dengan mendukung tekanan yang dilakukan lembaga internasional (PBB), serta mendorong ASEAN agar bersikap lebih tegas terhadap Myanmar.

Besama sejumlah LSM lain dan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, GHURE juga berpartisipasi dalam kegiatan aksi damai yang digelar oleh Solidaritas Indonesia Untuk Rakyat Burma pada Jumat, 28 September 2007. Koalisi sejumlah LSM ini juga mengutuk dukungan China terhadap Burma.