SEPUTAR CHINA


Forum “Memahami Tiongkok Masa kini” di Australia

Posted in Politik oleh Seputar China pada September 28, 2007

Oleh: Chen Xinning

(Falundafa.or. id) Tanggal 12 September 2007, LSM Free China menyelenggarakan sebuah forum yang judul “Memahami Tiongkok Hari ini” di Power House di Brisbane, Australia. Pembicara tamu pada forum itu adalah mantan Anggota DPR Kanada dan Sekretaris Negara (Asia-Pasifik) David Kilgour, pengacara HAM Kanada David Matas, dan Direktur Eksekutif Association for Asia Research (Amerika) Zhang Erping.

David Matas: Falun Gong adalah Korban Utama dari Masalah HAM Di Tiongkok
Pada forum itu, pengacara David Matas berkata bahwa untuk memahami Tiongkok saat ini, seseorang terlebih dahulu harus memahami masalah HAM Tiongkok. Seiring dengan pertumbuhan yang semakin kuat dan mempunyai banyak hubungan dengan negara-negara lain, pihak berwenang Beijing tetap menginjak-injak HAM dan masalahnya tidak ada peningkatan.

David Matas, pengacara HAM terkenal

David Matas dan David Kilgour mempublikasikan sebuah laporan investigasi yang menyimpulkan bahwa organ praktisi Falun Gong di Tiongkok diambil secara paksa. Matas berkata bahwa pengambilan organ tubuh secara tidak sah dimulai tahun 2000 dan saat ini masih berlangsung. Banyak dari organ tubuh korban dijual kepada orang asing dan sisa tubuhnya dikremasi untuk menghilangkan bukti fisik. Matas berpikir bahwa masalah Falun Gong menjadi prioritas ketika mempertimbangkan masalah HAM di Tiongkok karena dua per tiga dari korban penyiksaan di kamp kerja paksa Tiongkok adalah praktisi Falun Gong, menurut sebuah laporan PBB.

Menurut Matas, Partai Komunis China (PKC) menggunakan media untuk memfitnah Falun Gong dan memblokir internet. PKC juga menganiaya orang-orang yang membela Falun Gong, contohnya pengacara Tiongkok terkenal Gao Zhisheng. PKC tetap menyalahgunakan kekuasaan politiknya dan meng-cap Falun Gong mempunyai maksud politik dan “anti-China” . Namun, Falun Gong bukan gerakan politik, juga bukan suatu kelompok organisasi, dan tidak punya agenda politik. Adalah PKC yang memenjarakan, menyiksa dan membunuh orang-orang Tionghoa dan juga mencemari lingkungan di Tiongkok. PKC adalah kekuatan anti-China yang sesungguhnya.

Matas juga menambahkan bahwa PKC telah memperluas penganiayaan Falun Gong ke belahan dunia yang lain, dimana Kedutaan Besar China dan Konsulatnya melanjutkan pengintaian terhadap praktisi. Menurut seorang mantan konsulat China di Sydney, Australia, 15 dari 38 anggota staf di konsulat dipekerjakan penuh untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi mengenai praktisi Falun Gong di Australia. Seseorang dapat melihat Konsulat China di seluruh dunia menaruh materi propaganda anti Falun Gong di website mereka. Dalam kesimpulannya, David Matas menekankan bahwa komunitas dunia harus menekan PKC untuk memperbaiki HAM di Tiongkok.

David Kilgour: Saya Sungguh-sungguh Menyarankan Semua Orang untuk Berdiri dan Berbicara Untuk Praktisi Falun Gong
David Kilgour menunjukan bahwa PKC telah memerintahkan medianya untuk memfitnah Falun Gong dan mencabut hak asasi dasar para praktisi sejak 1999. Seluruh media kabupaten didorong untuk membuat propaganda palsu untuk memfitnah Falun Gong dan menyesatkan media asing mengenai masalah ini.

David Kilgour, mantan Sekretaris Negara Kanada (Asia Pasifik)

Kilgour berbicara mengenai tingkah laku praktisi Falun Gong. Dia berkata bahwa tiada seorang praktisi pun, yang ditangkap di Lapangan Tiananmen ataupun di rumah yang melakukan kejahatan. Suatu hari saat dia mencoba mengambil sebuah uang koin yang ada di sebuah taman di Athena, Yunani, seorang praktisi mengatakan padanya agar dia tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Dia tidak dapat percaya ada orang yang mempunyai moral tinggi seperti itu dianiaya di Tiongkok di abad 21.

Kilgour berkata bahwa PKC telah membunuh ribuan praktisi, dan menjual organ tubuh mereka ke luar negeri untuk mengambil keuntungan. Untuk mempersiapkan Olimpiade 2008, PKC memaksa lebih dari sejuta penduduk Beijing untuk meninggalkan rumah mereka. Orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang memboikot Olimpiade Beijing 2008 bukan menentang Olimpiade, namun berharap untuk menghentikan penganiayaan dan kekejaman di Tiongkok. Kilgour menyerukan kepada semua orang untuk berbicara bagi praktisi Falun Gong di Tiongkok.

Zhang Erping: Perkembangan Internet Menerobos Blokade PKC dan Pengendalian Informasi
Seiring dengan perkembangan cepat internet hari ini, banyak ahli merasa ragu, mengapa Beijing menghabiskan banyak uang untuk memblokir dan mengontrol internet. Zhang Erping, seorang praktisi Falun Gong dan Direktur Eksekutif Association for Asia Research, berkata bahwa itu karena corong-corong media dikendalikan oleh pemerintah di Tiongkok, dan internet menjadi satu-satunya saluran dimana orang-orang dapat memperoleh informasi. Internet merupakan media cepat, mudah dan tidak mahal serta mempunyai keuntungan dalam berbagi informasi secara langsung, jadi, ini menjadi suatu ancaman terhadap pengendalian PKC atas informasi.

Zhang berkata bahwa PKC tidak hanya tidak mematuhi Deklarasi HAM Universal yang ditanda-tanganinya dan mempunyai hukum sendiri untuk melindungi kebebasan berbicara menurut Undang-undang, namun juga menciptakan 40 undang-undang baru untuk mengawasi komunikasi dan kebebasan berbicara.

Zhang berbicara mengenai “Proyek Perisai Emas”, suatu pengamanan tingkat tinggi untuk menyensor website-website tertentu. Dia juga menyebutkan bahwa PKC menyewa lima puluh ribu polisi internet untuk berpatroli dan mengawasi pertukaran informasi di internet. PKC juga menyiapkan 700 Pusat Pengawasan Internet di kabupaten. Diantara barang-barang yang disensor di Tiongkok, buku “Sembilan Komentar mengenai Partai Komunis” menduduki urutan pertama, disusul Falun Gong, dan Tragedi 4 Juni di Lapangan Tiananmen. Gereja Kristen bawah tanah, media Barat seperti BBC, VOA dan Wikipedia juga disensor.

Zhang juga menunjukan bahwa software gratis yang dikembangkan di Amerika dengan sukses menembus blokade PKC dan orang-orang di luar Tiongkok harus memperkenalkan kepada lebih banyak pengguna internet di Tiongkok mengenai software gratis ini dan membantu menyelamatkan mereka yang ditangkap karena aktivitas internet legal mereka. Zhang berpikir ada suatu kebutuhan untuk secara legal menghukum perusahaan-perusaha an yang menjual teknologi dan peralatan kepada diktaktor Tiongkok.

Para Peserta: Forum ini Membantu Kami untuk Memahami Sifat Jahat PKC
Terna dari Nepal berkata bahwa forum ini menyediakan banyak informasi dan memperluas wawasannya. Terna telah mendengar mengenai Falun Gong namun tidak tahu mengenai penganiayaan kejam tersebut. Dia berpikir forum ini berhasil dan membantu orang-orang yang perduli akan ekonomi Tiongkok, memahami keyakinan teguh orang Tionghoa.

James Mackay dari Irlandia berkata bahwa tiga peneliti pembicara membuat dia memahami situasi di Tiongkok saat ini – sesuatu yang perlu diketahui dunia. Mackay terkejut karena tidak ada seorangpun yang mencoba menghentikan kekejaman PKC.

Helene Muller, seorang siswa jurusan studi Asia, berkata bahwa hak asasi seringkali dilupakan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah forum ini, dia berpikir orang-orang harus lebih perduli mengenai hak asasi di Tiongkok. Dia terkejut dengan pengalaman praktisi Falun Gong dan merasa bahwa dia harus membawa lebih banyak teman kuliah ke forum ini.

John, pembawa acara stasiun radio setempat, berkata bahwa stasiun radionya mendukung demokrasi dan kebebasan berbicara. Beberapa minggu yang lalu, dia mewawancarai beberapa praktisi Falun Gong setempat. Setelah datang ke forum ini, dia berpikir bahwa pemerintah Australia perlu lebih banyak memperhatikan hak asasi di Tiongkok.

Paul, seorang ahli biologi angkatan laut, berkata bahwa semua orang harus mempunyai hak asasi, dan sayangnya rakyat di Tiongkok tidak punya. Paul menemukan bahwa sulit dipahami mengapa kelompok damai seperti Falun Gong dilihat sebagai masalah utama oleh pemerintah Tiongkok dan dianiaya.

Chinese: http://minghui. ca/mh/articles/ 2007/9/17/ 162873.html
English: http://www.clearwis dom.net/emh/ articles/ 2007/9/19/ 89685.html

Iklan

Apakah kebijakan satu anak Cina berhasil?

Posted in Uncategorized oleh Seputar China pada September 27, 2007

Kebijakan satu anak di Cina, yang berhasil mengendalikan kelahiran sekitar 400 juta anak, sepertinya masih akan tetap dipertahankan.

Wartawan BBC, Michael Bristow, melaporkan sejak kebijakan itu diterapkan pada tahun 1979, Cina berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Kebijakan satu anak Cina diberlakukan dengan pendekatan persuasi, namun banyak kasus-kasus pemaksaan aborsi yang dilaporkan dalam menerapkan kebijakan itu.

Dan setelah hampir 30 tahun, pemerintah Cina tampaknya masih belum akan melonggarkan kebijakan itu secara resmi, walau belakangan muncul laporan-laporan di sejumlah kawasan pedesaan, kebijakan itu tidak lagi diterapkan dengan ketat.

Banyak warga Cina yang mulai berpendapat kebijakan itu merupakan kekeliruan dan akan menyebabkan masalah kependudukan yang serius di masa depan. Namun tak kalah banyaknya juga orang tua yang merasa senang karena hanya memiliki satu anak saja.

Dipertanyakan
Pemerintah Cina, dalam sebuah konperensi pers awal tahun 2007, menganggap kebijaksanaan itu sebagai sebuah keberhasilan.

“Karena Cina telah bekerja keras selama 30 tahun, kami kini memilik jumlah penduduk lebih sedikit 400 juta jiwa,” kata Zhang Weiqing, Menteri Kependudukan Nasional dan Ketua Komisi Keluarga Berencana.

“Dibandingkan dengan negara berkembang lain, yang memiliki jumlah penduduk besar, kami menyadari kebijakan ini mentransformasikan kami setengah abad ke depan,” tambahnya.

Sebuah tim ilmuwan Cina yang independen bersama ilmuwan internasional, yang menyelesaikan studinya tahun ini, sepakat bahwa kebijakan itu membuat Cina berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduknya.

Namun ketua tim, Prof. Wang Feng dari Universitas California, mengatakan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk lebih disebabkan menurunnya tingkat kelahiran tahun 1970-an dan bukan karena kebijakan satu anak.

Pada masa tahun 1970-an, Cina mulai mendorong orang untuk menunda usia perkawinan, memperbesar jarak antar kelahiran, dan juga memiliki anak lebih sedikit.

“Tingkat kelahiran total, yaitu jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu sepanjang hidupnya, berkurang dari 5 menjadi 2,” kata Prof. Wang.

Dan pengurangan itu terjadi sebelum diterapkannya kebijakan keluarga berencana dengan satu anak pada tahun 1979.

Satu Anak di Perkotaan
Turunnya tingkat kelahiran itu juga antara lain disebabkan oleh meningkatnya kondisi sosial dan ekonomi.

Di negara Asia lain, seperti Thailand dan Korea Selatan, modernisasi telah menyebabkan kaum ibu memiliki lebih sedikit anak, walau tidak melaksanakan kebijakan keluarga berencana yang ketat.

Bagaimanapun Profesor Wang mengakui kebijakan satu anak sejak tahun 1979 itu membantu penurunan tingkat kelahiran lebih lanjut, dan juga berperan dalam perubahan sikap. “Banyak orang yang tidak suka lagi punya banyak anak. Orang menerima kebijakan itu,” katanya.

Hal itu umumnya terlihat di kawasan perkotaan. Banyak ibu yang diwawancarai BBC mengatakan senang dengan hanya memiliki 1 anak saja. Zhao Hui, ibu dari seorang anak perempuan Zhang Jin’ao yang berusia 4 tahun, mengatakan dia tidak pernah pingin punya anak lagi.

“Satu anak sudah cukup. Saya amat sibuk bekerja,” kata ibu yang berusia 38 tahun dan sehari-harinya bekerja di sektor perumahan. “Bukan karena masalah keuangan dan juga bukan karena peraturan pemerintah, tapi saya tetap ingin punya 1 anak,” tambahnya. Dia mengatakan banyak temannya yang juga berpikiran sama.

Aborsi paksa
Namun banyak juga kasus yang dilaporkan tentang kebijakan yang dipaksakan kepada perempuan, yang tidak sepenuhnya ingin punya satu anak.

Seorang pegiat HAM, Chen Guangcheng, dipenjara tahun lalu karena mengungkapkan tentang hal yang disebutnya sebagai pekerja kesehatan yang terlalu bersemangat di Linyi, Propinsi Shandong.

Dia mengatakan para perempuan di sana dipaksa untuk menempuh aborsi pada masa kehamilan yang sudah lama dan kemudian disterilkan.

Cina juga menghadapi masalah kependudukan yang meluas karena kebijakan keluarga berencana. Pejabat Cina mengatakan tingkat kelahiran saat ini antara 1,7 hingga 1,8 untuk setiap perempuan, di bawah tingkat 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk yang stabil.

Namun para pengamat kependudukan di luar negeri mengatakan tingkat kelahiran yang sebenarnya lebih rendah lagi, yaitu 1,5. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk yang lebih tua sementara angkatan kerja makin sedikit untuk menopang penduduk tua, dan juga tidak seimbangnya proporsi anak laki-laki dan perempuan.

Prof. Wang Feng mengusulkan agar Cina mulai melonggarkan kebijakan itu untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam sidang Kongres Rakyat Cina pada Bulan Maret, sebanyak 29 anggotanya dewan penasehat menyarankan orang tua di Cina boleh memiliki lebih banyak anak. Namun saran itu tidak mendapat perhatian, dan paling tidak sampai tahun rencana pembangunan lima tahun pada 2010 nanti, tidak akan ada perubahan kebijakan.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2007/09/070920_satuanak.shtml

Hu Jintao Memegang Kendali atas Beberapa Agen Kunci China

Posted in Politik oleh Seputar China pada September 25, 2007

Oleh Shi Yu
Epoch Times Staff, 21 September 2007

Suasana tegang di Lapangan Tiananmen tepat sebelum Kongres Nasioal Ketujuhbelas. (Getty Images)

Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) baru-baru ini mengumumkan bahwa Ling Jihua, yang dikenal sebagai anggota dari faksi Hu Jintao, akan menggantikan Wang Gang sebagai direktur Kantor Umum. Para analis percaya bahwa penggantian ini menunjukkan suatu pergeseran kekuasaan utama di dalam kepemimpinan pusat dan suatu perimbangan baru antara kubu Hu Jintao dan Jiang Zemin.

Perkembangan baru ini datang setelah Hu menetapkan seorang Menteri Keamanan Nasional yang baru dan menggantikan mantan direktur Biro Pengawalan Sentral PKC You Xigui, yang dianggap sebagai orang dekat dan pengikut terpercaya Jiang Zemin.

Juga terdapat laporan bahwa teori “Pandangan Pembangunan Ilmiah” Hu mungkin akan ditulis dalam Konstitusi PKC saat Kongres Nasional Ketujuhbelas PKC. Sementara di kubu lainnya, kekuasaan faksi Jiang telah menyusut. Putra Jiang, Jiang Mianheng tidak berhasil masuk ke lingkaran dalam Kongres Ketujuhbelas. Berbagai sumber memperkirakan hal ini sebagai kemenangan permainan Hu ini dalam ronde terakhir dari pergulatan politik tersebut.

Ling Jihua menjadi Kepala Kantor Umum Komite Sentral PKC
Xinhua Net melaporkan pergantian personil penting ini pada tanggal 20 September 2007. Mereka yang telah terbiasa dengan situasi politik PKC mengatakan bahwa direktur Kantor Umum adalah posisi kunci di dalam arena politik China, karena dia terlibat baik dalam pembuatan keputusan maupun urusan-urusan penting para pucuk pimpinan PKC, termasuk keamanan pribadi.

Seringkali direktur Kantor Umum juga ditunjuk untuk memimpin Komite Pelaksana Para Agen Sentral PKC, yang mana direktur tersebut bisa ditugaskan untuk memimpin Kementrian Front Persatuan, Kementrian Propaganda, dan Kementrian Urusan Dalam.

Tangan Kanan Hu
Ling Jihua berasal dari Pinglu, Provinsi Shanxi. Ia adalah wakil direktur Kantor Pusat Liga Pemuda Komunis China dan Menteri Propaganda Liga Pemuda Komunis. Sebelum promosi terbarunya, ia adalah wakil direktur Kantor Umum.

Sejak Hu menjadi anggota Politbiro PKC di tahun 1992, Ling Jinghua telah mengatur kantor Hu, termasuk mengatur jadwal kerja Hu, pertemuan dalam negeri dan internasional, serta kehidupan sehari-hari Hu. Ia dianggap sebagai tangan kanan Hu.

Kekuasaan Hu Dimantapkan
Ketika Hu menjadi Sekretaris Jenderal PKC setelah Kongres Keenambelas pada tahun 2002, Wang Gang, kemudian menjadi direktur Kantor Umum, selama pemerintahan Jiang masih bertahan. Hu tidak membuat penyesuaian apapun sampai sekarang. Para analis percaya bahwa ini menandakan suatu dasar kekuasaan yang lebih kokoh bagi Hu.

Meng Xuenong Dipromosikan
Pada awal September, ajudan terpercaya Hu lainnya, Meng Xuenong, mantan Wakil Walikota Beijing, telah dipromosikan menjadi Gubernur dan Wakil Sekretaris Komite Provinsial Provinsi Shanxi.

Sepanjang krisis SARS pada tahun 2003, Meng, yang pada saat itu menjabat sebagai walikota Beijing, telah dicopot dari posisinya. Pendapat publik meyakini bahwa demi untuk mencopot ajudan kepercayaan Jiang, Zhang Wenkang, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan Publik saat itu, Hu tidak punya pilihan selain mencopot Meng juga.

Kini kembalinya kejayaan Meng dianggap sebagai akibat langsung dari pengaruh Hu menaklukan Jiang.

Karir Politik Jiang Mianheng Mungkin Berakhir
Dua perubahan utama terhadap daftar para perwakilan Kongres Partai ke-17 telah mengejutkan kepegawaian PKC—sekutu terpercaya Jiang, You Xiqui tidak terpilih dan putra Jiang, Jian Mianheng telah tersingkir. Orang luar menduga kekalahan pemilihan Jiang Mianheng mengindikasikan karir politiknya berakhir.

Majalah Open yang bermarkas di Hong Kong melaporkan bahwa para pejabat di Shanghai sering mendengar desas-desus bahwa Jiang Mianheng tengah dalam penyelidikan karena masalah disipliner dan telah dilarang bepergian ke luar negeri karena ia terlibat dalam banyak kejahatan ekonomi. Awal tahun ini, berbagai media luar negeri mencatat bahwa website-website berita utama China, termasuk baido.com, tidak memblokir berita-berita yang bersifat menghina seperti “Jiang Mianheng menjadi tersangka” dan “Jiang Mianheng ditangkap.”

Teori-teori Hu Akan Ditulis dalam Konstitusi PKC
Perubahan penting lainnya pada Kongres Partai Ke-17 bulan depan akan mencantumkan “Konsep Pembangunan Ilmiah,” ideologi Hu untuk pembangunan ekonomi, di dalam Konstitusi Partai. Para analis menduga Hu mendesak agar ideologinya ditaruh ke dalam Konstitusi Partai selama Kongres ke-17 untuk menekankan bahwa ia akan berjalan pada jalurnya sendiri—sedikit berbeda dengan Jiang, yang mengorbankan lingkungan demi ekonomi. Seorang ahli mengatakan tindakan ini menandakan bahwa Hu telah mengakhiri serangannya terhadap Jiang pada tingkat ideologi dan bersiap untuk mengakhiri Jiang sekali dan untuk selama-lamanya.

Hu Siap Untuk Penahanan Jiang
Sima Tai, seorang penulis Epoch Times, mengatakan bahwa Kongres Partai Ke-17 memasukkan “Konsep-konsep Pembangunan Ilmiah” milik Hu ke dalam Konstitusi Partai memiliki banyak arti di dalam pergulatan antara Hu dan Jiang. Di masa lalu, rejim Jiang terus menerus menggunakan teori “Tiga Wakil” milik Jiang untuk menekan Hu. Setelah Kongres Ke-17, teori Jiang akan memiliki sedikit pengaruh atau sama sekali tidak penting.

Sima Tai berpendapat bahwa pergulatan di antara para petinggi PKC sedang mendekati akhir. Hu saat ini telah memegang bukti korupsi Jiang dan putranya dan penindasan ilegal berdarah terhadap rakyat China. Hu pada dasarnya telah menyelesaikan pekerjaan persiapan untuk menahan Jiang Zemin, yang kini terbuang dari tampuk dukungan militer. Hu juga siap untuk menetapkan susunan ulang dari para pejabat tinggi dan menghapus teori Jiang. Sebuah perintah untuk mengeksekusi akan menjadi langkah yang terakhir.

http://en.epochtimes.com/news/7-9-21/60010.html

Rejim Komunis Berencana Menghilangkan Gao Zhisheng dari Beijing

Posted in Politik oleh Seputar China pada September 25, 2007

The Epoch Times 18 September 2007

BEIJING—Enam Belas kader Partai Komunis telah mengganggu rumah Gao Zhisheng, seorang pengacara HAM terkenal di China, pada pagi hari tanggal 16 September. Mereka tidak beranjak dari sana hingga sore hari itu. Istri dan anak-anak Gao ketakutan.

Menurut sumber yang dirahasiakan, pemerintah China berencana untuk memindahkan Gao Zhisheng dari Beijing dan menjauhkannya dari Beijing dalam jangka waktu lama.

Sebanyak 16 orang itu berasal dari sebuah “kelompok pendidikan kembali” yang terdiri dari para kader Partai Komunis China. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menekan Gao dan khususnya keluarganya agar berjanji untuk berhenti berhubungan dengan dunia luar (Gao sering menulis artikel untuk media; beberapa telah diterbitkan oleh The Epoch Times.) Sumber yang dirahasiakan itu telah meminta kami untuk menyerukan kepada dunia agar mulai memberikan perhatian penuh terhadap Gao dan keluarganya.

Sejak awal Agustus, telah ada 32 polisi yang melakukan pengawasan di luar rumah Gao selama 24 jam tanpa henti. 16 orang dari mereka menggunakan empat mobil, bertanggung jawab untuk mengikuti segala perjalanan Gao sementara 16 polisi lainnya berjaga-jaga di luar rumah Gao.

http://en.epochtimes.com/news/7-9-18/59925.html

Richard Gere Promosikan Film Baru, Mendesak Boikot Olimpiade

Posted in OLIMPIADE oleh Seputar China pada September 25, 2007

Reuters, 2 September 2007

NEW YORK—Dalam peran di film terakhirnya, aktor Richard Gere mengejar seorang buronan penjahat perang Bosnia. Tetapi di dalam kehidupan nyatanya, Richard Gere yang merupakan seorang penganut Buddhisme sedang mendesak permasalahan HAM di China dan menyatakan bahwa boikot Olimpiade akan sangat membantu.

Gere, koordinator Kampanye Internasional untuk Tibet, menyatakan kepada Reuters bahwa Olimpiade Beijing 2008 merupakan kesempatan bagus untuk mendesak China menghentikan penindasan terhadap Tibet dan mengijinkan daerah Himalaya tersebut untuk menentukan nasib masa depan mereka sendiri.

Bulan lalu, ribuan rakyat Tibet berunjuk rasa di New Delhi dan New York, menyerukan untuk memboikot Olimpiade Beijing.

“Boikot Umum bagi saya memiliki nilai tertentu; mungkin tidak praktis, tetapi secara emosional adalah sangat masuk akal,” kata Gere (58 tahun). “Mengapa dunia harus memberikan ijin kepada orang yang berprilaku jahat kepada rakyatnya sendiri, dan berprilaku jahat kepada orang lain.”

“Dalam beberapa hal, desakan tersebut sangat penting,” katanya dalam sebuah wawancara yang mempromosikan The Hunting Party, yang mulai diputar di bioskop Amerika Serikat pada hari Jumat (31/8)

Pemenang Penghargaan Golden Globe, Gere, bintang dari film American Gigolo dan Pretty Woman, telah lama dilarang mengunjungi China, karena dukungan Gere kepada Tibet. Dan pada tahun 1993, ia berbicara mengenai kondisi buruk di daerah Himalaya pada acara Penghargaan Academy Awards.

China telah menguasai Tibet sejak tahun 1950. Sekitar 120.000 orang Tibet mengungsi ke India, termasuk Dalai Lama – pemimpin spiritual Tibet—yang melarikan diri ke India di tahun 1959.

Amnesti Internasional dan kelompok HAM lainnya mengatakan bahwa China sangat ketat membatasi kebebasan rakyat Tibet dan menekan kebudayaan Tibet. China berdalih bahwa mereka membantu perkembangan daerah yang mengalami kemiskinan sejak lama.

“China seharusnya dapat mencapai kemakmuran yang besar,” kata Gere. “Dan pada saat yang bersamaan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa sistem yang mereka terapkan tidak dapat berlanjut lagi. Jenis kepura-puraan antara komunisme dan kapitalisme dapat meledak pada titik tertentu.”

Mengejar Buronan Bosnia

Dalam film The Hunting Party, Gere mengambil peran atas permasalahan internasional – buronan dari perang Bosnia tahun 1992-1995.

Gere memerankan reporter Simon Hunt. Di tahun 2000, Hunt, kameramen Duck, yang diperankan oleh Terrence Howard, dan reporter pemula Benjamin, diperankan oleh Jesse Eisenberg, berencana mencari penjahat perang Bosnia yang paling dicari – “The Fox”

Film tersebut diangkat dari artikel dalam majalah Esquire yang ditulis oleh korensponden perang Scott Anderson. Anderson dan empat reporter reuni di Sarajevo di tahun 2000 dan mengeluarkan rencana kasar untuk mencari buronan kejahatan perang Radovan Karadzic.

Yang mengejutkan mereka, dan tidak pernah dapat mereka bayangkan ketika berusaha menemukan Karadzic, mereka bertemu dengan CIA yang meninggalkan kesan bahwa Washington tidak benar-benar ingin menangkap penjahat perang.

Karadzic adalah bekas pemimpin politik Borsnia Serb yang didakwa oleh pengadilan kejahatan perang PBB dengan tuduhan genosida, tetapi dia tetap menjadi buronan selama satu dekade setelah perang berakhir.

The Hunting Party, disutradarai oleh Richard Shepard, seperti Amerika Serikat yang dengan setengah hati memburu buronan Karadzic, demikian juga dengan perburuan terhadap Osama bin Laden – pendiri al Qaeda dan tertuduh otak perencana serangan 11 September 2001 – demikian pandangan skeptis Gere.

“Mereka sekarang ini bahkan tidak berbicara mengenai dia lagi,” katanya “Secepatnya ini menjadi ‘Oh ini bukan tentang bin Laden, ini adalah terorisme.’ Siapa tahu apa yang telah terjadi?”

http://en.epochtimes.com/news/7-9-2/59322.html

Dunia Barat Memperingatkan – Mendukung Rezim China Menghambat Demokrasi

Posted in Politik oleh Seputar China pada September 25, 2007

Oleh Ben Hurley
Epoch Times Australia 5 September 2007

Demokrasi Barat harus mengaitkan tuntutan hak azasi manusia dan hubungan ekonomi dengan rezim China, jikalau tidak, secara berangsur-angsur kebebasan demokrasi mereka akan hilang, demikian dikatakan seorang doktor ilmu politik dan pembela gerakan pro-demokrasi.

Dr Juntao Wang, berbicara pada sebuah forum yang diselenggarakan oleh koalisi hak azasi manusia Free China, dengan mengatakan bahwa banyak di negara Barat masih tidak memahami China.

“Sebelum China masuk WTO, banyak ahli percaya bahwa WTO dan globalisasi akan mengubah China. Tetapi para ahli China melihat hal ini adalah, China akan mengubah dunia melalui WTO,” Dr Wang mengatakan kepada The Epoch Times.

Dr Wang, peneliti pada Canterbury University, Selandia Baru, berkata bahwa rezim Cina sedang memperoleh keuntungan besar dari keanggotaannya dalam WTO.

Ia mengatakan bahwa melalui perbudakan yang telah menjadi adat, pemerintah China dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Melalui pencurian lahan para petani yang tersebar luas, itu dapat mengurangi biaya-biaya lahan. Hasil dari ini semua adalah kondisi yang sangat mendukung bagi perusahaan Barat untuk berinvestasi.

“Semakin banyak perusahaan besar menanamkan modalnya di China -menggerakkan semua uang mereka di sana,” kata Dr Wang.

“China memiliki tenaga terampil yang baik dan gaji yang sangat rendah. Tetapi siapa yang dapat mempertahankan gaji yang rendah itu? Pemerintah, negara. Mereka tidak mengabulkan hak-hak serikat pekerja. Mereka hanya membantu perusahaan-perusahaan besar untuk mendapat keuntungan dan melobi negara-negara [Barat],” lanjutnya.

Hal ini kemudian mendatangkan suatu dilema bagi pemerintah-pemerintah Barat, kata Dr Wang. Mereka dapat mengabaikan sistem kesejahteraan dan serikat buruh mereka, atau akan terus kehilangan investasi ke China. Atau mereka dapat membuang WTO dan menggunakan kebijakan-kebijakan proteksionis untuk memblokade kebijakan-kebijakan China.

Solusinya, katanya, bukanlah dengan memaksa China mengubah kurs valuta asingnya.
“Jika anda mengubah itu, pemerintah China masih dapat memindahkan permasalahan itu kepada rakyat Cina. Mereka bisa menurunkan gaji lagi, dan mereka masih dapat mempertahankan kompetisi.” Solusinya menurutnya, menetapkan suatu kaitan yang krusial antara ekonomi dan standar hak azasi manusia.

“Pemerintah-pemerintah demokrasi Barat mempunyai beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat menggelikan, mereka mengabaikan hak azasi manusia – itu berarti mereka ingin membuang demokrasi. [Jika] anda hanya ingin memelihara hubungan ekonomi, anda sedang membantu pemerintah China untuk mengalahkan anda sendiri,” ujar Dr. Wang.

“Anda tidak hanya menginginkan globalisasi produk, tetapi juga globalisasi hak azasi manusia. Jika anda menetapkan suatu standar HAM di China… maka anda dapat membangun kembali kompetisi dengan produk-produk China. Kemudian anda dapat memelihara kesejahteraan negara anda.”

Dr Wang mengatakan bahwa reformasi politik di China akan bermanfaat baik di dalam dan luar negeri China.

Ketika China akan kehilangan sebagian perannya dalam pasar internasional, pekerja akan lebih memiliki daya beli yang lebih tinggi, pasar domestik China akan meluas, dan orang-orang China akan lebih dapat membeli produk-produk luar negeri.

Menurut Dr Wang, China sedang mengembangkan kemampuan tawar menawar yang semakin banyak dalam politik dunia. Kepemilikan misil nuklir jarak jauh dan cadangan valuta asing yang sangat besar memberi China kekuatan untuk memaksa negara-negara lain untuk mamatuhi.

Akan tetapi DR. Wang mengatakan bahwa ada suatu perbedaan yang substansial antara bagaimana orang Barat dan orang China melihat China, bahwasanya orang Barat melihat China secara keseluruhan, sementara orang China melihatnya sebagai jumlah dari berbagai bagian.

“Orang asing melihat China secara keseluruhan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap dunia. Mereka melihat kekuatan ekonomi China dan militer yang kuat [sebagai ciri pembangunan yang kuat].

“Akan tetapi bagi rakyat China, China adalah sedemikian banyak orang-orang China. Dan orang China yang berbeda akan memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda. Ya, mereka ingin mereformasi sistem politik dan membangun ekonomi, tapi mereka juga ingin menikmati dan mendapat bagian keuntungan dari pembangunan. Mereka tidak meninginkan suatu kelompok kecil dari orang China yang memonopoli segalanya.”

http://en.epochtimes.com/news/7-9-5/59450.html

Rejim China Memperketat Kontrol Media Sebelum Kongres Nasional Ke-17

Posted in Pers oleh Seputar China pada September 25, 2007

Oleh An Pei, Radio Free China 27 Agustus 2007

Lapak penjual surat kabar dalam negeri China yang berlokasi di People’s Square di Shanghai. Menurut Pusat Informasi untuk HAM dan Demokrasi di Hong Kong, China semakin memperketat kontrol terhadap media, menjelang Kongres Nasional Partai Komunis China ke-17. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Menurut Pusat Informasi untuk HAM dan Demokrasi yang berbasis di Hong Kong, China telah memperketat kontrol terhadap media menjelang Kongres Nasional PKC ke-17. Diperkirakan hampir 100 stasiun radio di negara China telah ditutup.

Di kota Nanjing, 12 stasiun radio telah ditutup, karena pihak penguasa khawatir akan isi program yang mungkin dapat memicu permasalahan politik menjelang Kongres Nasional ke-17 – pendengar talkshow radio menyebutkan beberapa topik mengenai seks dan supernatural.

Reporter Radio Free Asia (RFA) melakukan beberapa panggilan internasional ke beberapa program di Stasiun Radio Nanjing, akan tetapi satu satunya orang yang dapat dihubungi hanyalah pegawai iklan.

Penduduk Kota Nanjing menyatakan bahwa mereka tidak tahu kalau program stasiun radio lokal telah dirubah, tetapi mereka memperhatikan perubahan signifikan dalam beberapa program acara televisi, dan dia tidak dapat lagi menonton program di beberapa saluran televisi.

“Sepertinya beberapa saluran televisi telah ditutup, dan program di beberapa saluran juga mengalami perubahan. Saluran Phoenix 3 tidak dapat lagi dibuka, dan hanya ada sepuluh saluran televisi saat ini,” katanya

Mantan Reporter Ocean News China, Zan Aizong dari Provinsi Zhejiang, mengatakan ketika akan ada pertemuan penting dilakukan di China, pemerintah akan memperketat kontrol media sebelum dan sesudah acara tersebut.

“Beberapa program akan diedit secara ketat menjelang Kongres Nasional PKC, kadang kala dengan menambahkan banyak iklan,” kata Zan. “Tetapi setelah Kongres Nasional berakhir, program akan kembali normal. Sebelum Kongres Nasional ke-16, seorang teman saya yang bekerja di stasiun radio menyatakan bahwa semua programnya akan dibersihkan.”

Pusat Informasi HAM dan Demokrasi Hong Kong menambahkan bahwa sejak bulan Juli yang lalu, pemerintah China telah meningkatkan upaya untuk mengacak siaran program dari stasiun radio luar negeri. Dipercaya bahwa militer China telah terlibat dalam operasi pengacakan siaran skala besar, dan operasi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir Kongres Nasional ke-17.

“Operasi pengacakan siaran telah ada sejak lama,” kata Zan. “Sebagai contohnya, ketika saya tinggal di Beijing beberapa tahun yang lalu, saya tidak dapat mengakses program dari radio luar. Sangat mustahil untuk menyetel program radio luar. Hanya mereka yang tinggal di daerah pinggiran pedesaan yang dapat menyetel program radio tersebut, karena area tersebut sangat luas dan sangat mahal untuk melakukan pengacakan, sehingga pengacakan akan tidak efektif. Sebagai hasilnya, orang-orang akan dapat mengakses ke program on-line, akan tetapi pengacakan tetap akan terjadi. Semampu mereka, mereka tidak akan membiarkan ‘suara-suara yang tidak diinginkan’ untuk didengar di China.”

Dalam segi efektifitas Pemerintah China dalam memperketat kontrol terhadap media menjelang setiap pertemuan penting atau liburan di China, Zan berpikir bahwa itu adalah terbatas.

“Orang China bukan idiot. Penguasa China telah berbohong sekian lama. Pada saat ini, orang-orang tidak akan percaya apapun yang dikatakan bukan hanya setelah mendengar program yang diacak tersebut,” kata Zan mengenai keefektifitas kontrol penguasa China terhadap media.” Orang-orang sangat muak dengan program yang disiarkan oleh Radio Nasional China dan Televisi Central China (China Central Television) sebagaimana juga dengan Harian Rakyat dan Kantor Berita Xinhua. Rakyat China telah sadar.”

Zan juga menambahkan bahwa saat ini Internet, pesan teks dan pembicaraan orang-orang telah menjadi metode populer untuk menyampaikan informasi ke masyarakat China. Dia berkata bahwa orang-orang sekarang dapat mencari berita penting lewat komputer dan telefon gengam mereka. Sebagai hasilnya, mereka tidak lagi tergantung kepada media resmi pemerintah.

http://en.epochtimes.com/news/7-8-27/59113.html

Bukti Terbaru Mendukung Dugaan Pengambilan Organ di China

Posted in Uncategorized oleh Seputar China pada September 24, 2007

(Falundafa.or. id) Pada pagi hari tanggal 11 September 2007, Koalisi Penyelidikan Penganiayaan terhadap Falun Gong (CIPFG) mengadakan konferensi pers di Wellington, ibukota New Zealand. Para pembicara di konferensi pers tersebut mengungkapkan bukti terbaru yang mendukung dugaan pengambilan organ praktisi Falun Gong yang masih hidup di China untuk perdagangan transplantasi.

David Kilgour mengumumkan daftar bukti yang terdapat pada “Pengambilan Organ Berlumuran Darah (Bloody Harvest)” versi terbaru dari Laporan Dugaan Pengambilan Organ Praktisi Falun Gong di China

Konferensi pers

Para pembicara yang menghadiri konferensi pers terdiri dari mantan Sekretaris Negara Kanada (Urusan Asia Pasifik), David Kilgour, pengacara HAM internasional terkenal David Matas, juru bicara CIPFG New Zealand dan pengacara Carole Curtis, anggota CIPFG dan pengacara HAM New Zealand Richard MacLeod, akademikus ilmu pengetahuan sosial dan anggota dewan Auckland Dr. Catherine Casey, dan seorang korban penganiayaan terhadap Falun Gong di China, Guohua Huang.

David Matas menjelaskan kepada media tentang pertemuan ia dan Kilgour dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, berharap untuk menyerukan kepada pemerintah New Zealand untuk mengambil tindakan agar mengakhiri penindasan Partai Komunis China (PKC) terhadap Falun Gong, termasuk perampasan organ dan perdagangan organ praktisi Falun Gong yang masih hidup. Ia mengatakan bahwa tekanan luar terhadap PKC akan menjadi lebih efektif untuk mengubah situasi.

Matas juga berbicara tentang pembunuhan massal terhadap orang Yahudi oleh Nazi, dan nyatanya pada waktu itu, secara umum ada yang tidak mempercayai dugaan tersebut. Ini berarti bahwa hanya karena sesuatu sulit dipercaya, bukan berarti bukan kebenaran.

David Kilgour memperkenalkan laporan terbaru “Pengambilan Organ Berlumuran Darah,” dimana sudah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa. Ia mendiskusikan salah satu dari 33 bentuk bukti yang mendukung dugaan tersebut, dan kesaksian dari istri seorang mantan ahli bedah yang turut serta didalam pengambilan organ praktisi Falun Gong. Lebih dari itu, ia menjelaskan rekaman percakapan melalui telepon yang ditujukan ke berbagai rumah sakit China yang mengatakan bahwa praktisi Falun Gong merupakan sumber persediaan organ. Ini mewakili sebuah bentuk bukti yang kuat.

Kilgour juga menjelaskan bahwa pejabat website dari Kedutaan Besar China di New Zealand menyatukan keterangan yang salah ditujukan untuk memfitnah Falun Gong. Disamping itu, ia menyingkap keluar kepada media, laporan polisi Kanada dengan jelas menggambarkan usaha diplomat China untuk menghasut komunitas untuk membenci terhadap praktisi Falun Gong. Selain itu, ia menjelaskan kepada para peserta konferensi pers bahwa sebanyak 17 negara di seluruh dunia yang mana mereka berhubungan dengan praktisi Falun Gong, mereka menemukan bahwa para praktisi mempunyai pendidikan yang sangat baik yang percaya pada prinsip “Sejati-Baik- Sabar,” dan tidak menunjukkan pelanggaran dalam bersikap. Tetapi di China, ratusan ribu praktisi Falun Gong dipaksa dimasukkan ke dalam “kamp pendidikan ulang buruh,” tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

Dewan anggota Auckland Dr. Catherine Casey mengatakan bahwa ia sangat terkejut dan tidak percaya pada tahun lalu ketika ia mendengar pidato Kilgour tentang pengambilan organ oleh PKC. Auckland dan kota Guangzhou adalah kota kembar sejak tahun 1989, dan Dr. Casey mengetahui dari laporan bahwa kota Guangzhou termasuk diantara kota-kota yang terlibat didalamnya. Ia mengemukakan bahwa setelah pemilihan, ia akan meminta Walikota Auckland untuk mengangkat masalah ini dengan rekan pemerintahan di Guangzhou.

Murid-murid internasional dari Guangzhou menyumbang pendapatan $50 juta per tahun untuk kota Auckland. Namun demikian, Dr. Casey tidak mengkhawatirkan dengan mengangkat masalah HAM akan mendapatkan ancaman ekonomi dari PKC. Lebih lanjut, ia percaya warga Guangzhou juga akan diingatkan atas masalah pengambilan organ secara hidup-hidup. Pembicaraan Dr. Casey sangat bagus sehingga mendapat tepuk tangan meriah dari para peserta.

Banyak media datang meliputi konferensi pers ini, termasuk TV1, The Dominion Post, NZ Radio, Live Radio, NZ Herald, dan lain-lain.

Chinese: http://minghui. ca/mh/articles/ 2007/9/13/ 162581.html
English: http://www.clearwis dom.net/emh/ articles/ 2007/9/14/ 89529.html

Penganiayaan Ditingkatkan Menjelang Pertemuan Forum Ekonomi Dunia

Posted in Politik oleh Seputar China pada September 13, 2007

Pada 14 Agustus 2007, Kepolisian Kota Dalian di Provinsi Liaoning menangkap 36 praktisi Falun Gong, termasuk beberapa perempuan yang baru lulus universitas. Polisi juga menutup perusahan akutansi Xincheng di Dalian. Rumah-rumah para praktisi juga digeledah dan diobrak-abrik – alasan yang digunakan oleh polisi: karena Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) akan segera diadakan di Kota Dalian

Di bulan Juni 2007 – Komite PKC Kota Dalian dan Komite Politik Dan Hukum memerintahkan departemen kepolisian, Kantor Keamanan Negara, semua perusahaan dan organisasi nirlaba, dan semua komite tetangga agar meningkatkan pengawasan terhadap para praktisi Falun Gong demi “menjamin suksesnya pertemuan Davos (Konferensi Forum Ekonomi Dunia).” Dari tanggal 18 hingga 21 juni, banyak praktisi ditahan, termasuk Mr. Li Dejun (hakim ketua pada Pengadilan Distrik Ganjingzi Dalian), Ms. Zhang Yaru (pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Lancheng – Provinsi Liaoning), Mr. Yang Chuanjun (yang sudah ditahan dan disiksa beberapa kali), Mr. Yang Guanchang (veteran yang istrinya Bi Taihong disiksa sampai meninggal di tahun 2005).

Sebelum penangkapan dan dalam rangka persiapan pertemuan, otoritas yang bertanggung jawab sebagai tuan rumah Konferensi Forum Ekonomi Dunia tersebut mengerahkan bantuan sukarelawan dari unit Teknologi Dalian dan Universitas Ekonomi Timur Laut. Salah satu syaratnya adalah sukarelawan tidak mempunyai kepercayaan pribadi, hal mana merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi China tentang kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga negara.

Sebagai persiapan menghadapi Forum Ekonomi Dunia, pihak otoritas Dalian telah menghabiskan banyak uang serta mengerahkan tenaga yang besar untuk menganiaya para praktisi Falun Gong, yang keberadaannya tidak mengancam masyarakat bahkan berguna bagi masyarakat. Mereka menyebar lebih dari 7.000 petugas polisi dan agen rahasia serta menggunakan semua jenis peralatan teknologi tinggi yang mahal (termasuk alat penyadap hubungan telepon, alat monitor internet, global positioning system, berbagai teknik penyamaran, mengumpulkan sidik jari, dan membuka surat-surat pribadi di kantor pos).

Penguasa telah memperbesar intensitas penganiayaan. Mereka telah menggunakan polisi internet untuk memasang jaringan yang mereka sebut “jaringan hijau”, memonitor jaringan internet pada komputer di hotel-hotel, restoran dan kantor, mencoba untuk memonitor dan menghalangi orang-orang yang bermaksud mengunjungi situs-situs Internasional. Mereka telah memasang banyak kamera di jalan-jalan utama di kota untuk menangkap para praktisi yang menyebarkan materi Falun Gong. Tenaga kerja dan peralatan yang seharusnya digunakan untuk menghadapi para penjahat sedang digunakan untuk menyiksa warga negaranya yang tidak bersalah – menyebabkan angka kriminalitas meningkat terus menerus.

Menurut data statistik sementara: 84 praktisi telah ditahan pada paro pertama 2007. Mr Zhang Chengyin yang menjabat sebagai Sekretaris komite PKC Dalian, memulai karirnya naik ke jenjang politik dengan ambil bagian dalam penganiayaan para praktisi Falun Gong secara besar-besaran. Pengawasan internet secara khusus dirancang untuk mengawasi para praktisi dilaksanakan di bawah perintah langsung Zhang Chengyin.

Dua mantan walikota Kota Dalian, Bo Xilai dan Xia Deren – keduanya juga telah digugat atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida di berbagai negara di luar China.

Chinese http://www.minghui. org/mh/articles/ 2007/8/19/ 161133.html
English http://www.clearwis dom.net/emh/ articles/ 2007/9/2/ 89170.html

Menumpas Korupsi Cara Cina?

Posted in Korupsi oleh Seputar China pada September 11, 2007

Oleh: Dr. Rainer Adam
(Kepala Perwakilan Friedrich-Naumann-Stiftung Indonesia)

Di masa lampau, berbagai pihak pendukung hukuman yang lebih berat atas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mengacu ke Cina, dan memuji berbagai usaha negeri ini dalam menumpas penyakit sosial tersebut. Salah satu cara yang diusulkan para pendukung hukuman yang lebih berat adalah memperkenalkan hukuman mati bagi narapidana korupsi di Indonesia. Mereka menganjurkan untuk belajar dari Cina dan dari kebijakannya dalam memberantas korupsi. Namun, jika kita perhatikan Republik Cina, ternyata Cina tidak dapat dan tidak patut menjadi contoh bagi sebuah negara yang demokratis seperti Indonesia.

Pertama-tama, berbagai usaha pembasmian dan dugaan korupsi di Cina kelihatannya seringkali mempunyai motivasi politik. Dengan dalih memerangi korupsi, lawan dan/atau para pejabat yang secara politis tidak loyal digeser dari jabatannya. Hampir semua pejabat papan atas saat ini dipandang sebagai loyalis mantan ketua partai Jiang Zimin atau menolak Hu Jintao di masa lalu. Tidak seorang pun dari loyalis Hu dituduh melakukan kesalahan.

Selain itu, hukuman mati tampaknya tidak mempunyai efek membuat jera terhadap kriminalitas pada umumnya, dan korupsi khususnya. Kriminalitas terus merajalela, terutama korupsi di kalangan pegawai negeri. Seperti yang terlihat pada berbagai skandal korupsi, persepsi umumnya adalah bahwa di Cina, korupsi terjadi di mana-mana. Dalam artikel baru-baru ini, di International Herald Tribune, Jim Yardly bahkan berbicara mengenai “boom in Corruption” (Ledakan Korupsi). Ia melihat bahwa kampanye anti-korupsi dijalani hanya setengah hati, karena untuk menyingkirkannya dibutuhkan reformasi politik, sebab partai komunis bertahan.

Cina tidak mengungkapkan jumlah eksekusi yng telah dilakukannya. Peradilan kriminalnya telah menjatuhkan hukuman mati atas sekitar 70 pelanggaran yang berbeda. Menurut perkiraan Amnesty International, sekitar 1770 orang dieksekusi di Cina pada tahun 2005, dan 3900 orang dijatuhi hukuman mati. Beberapa ahli hukum Cina memperkirakan bahwa sebetulnya jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar, dan bahkan mungkin mendekati 8.000 eksekusi per tahun; pihak-pihak lain bahkan menyebutkan angka 10.000. Baru-baru ini, hakim tertinggi di Cina, Xiao Yang, ketua Mahkamah Agung, mendesak para hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati apabila masih mungkin memberi hukuman yang lebih ringan. Nyatanya, baru-baru ini Mahkamah Agung di sana menyetujui amandemen terhadap undang-undang kriminal yang memusatkan kontrol atas eksekusi. Mulai tahun depan, Mahkamah Agung akan kembali memperoleh wewenang memutuskan seluruh hukuman mati. Gerakan ini dilihat sebagai jawaban terhadap meningkatknya kritik publik terhadap meluasnya praktek hukuman mati secara sewenang-wenang. Faktanya banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, meskipun kemudian terbukti bahwa mereka tidak bersalah (misalnya, ada orang yang diduga telah dibunuh, ternyata beberapa bulan kemudian muncul, dalam keadaan hidup dan baik-baik saja.)

Sudah merupakan fakta nyata bahwasanya dalam sistem politik Cina tidak terdapat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Berbagai gerakan anti korupsi, kebanyakan mempunyai motif politis dan bersifat musiman. Seringkali gerakan-gerakan tersebut hanya berfungsi untuk membungkam dan menyingkirkan lawan politik. Tidak adanya independensi sistem hukum dari CCP (Chinese Communist Party) menjadi hambatan utama bagi terwujudnya pemerintahan berdasarkan hukum di Cina. Sebagian besar kasus korupsi tidak ditangani oleh jaksa dan polisi, melainkan oleh pengurus partai sendiri. Ketika kasus-kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, partai sering merekomendasikan hukumannya. Contohnya adalah skandal korupsi tingkat tinggi yang terjadi baru-baru ini, menyangkut petinggi partai Shanghai. Ia ditahan oleh para investigator dari partai yang dikirim dari Beijing, dan bukannya oleh polisi atau jaksa setempat. Partai sering menangani kasus korupsi di luar jalur hukum.

Oleh media internasional, Cina diakui berhasil dalam mengundang investasi langsung luar negeri, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan yang biasanya luput dari sorotan adalah kinerja peradilannya yang suram, dan sistem hukumnya yang tidak berfungsi. Menurut Amnesty International, “Di Cina, tidak seorang pun yang dijatuhi hukuman mati telah menjalani proses peradilan yang adil dan sejalan dengan standar internasional.” Sistem hukum Cina dikritik karena tidak tersedianya akses yang cepat ke pengacara, tidak adanya asas praduga tak bersalah, adanya campurtangan politik di peradilan, dan digunakannya keterangan yang diperoleh dengan cara penyiksaan. Perubahan akhir-akhir ini dalam undang-undang dan diberlakukannya kontrol pusat terhadap hukuman mati dipandang sebagai gerakan untuk memperoleh kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Cina.

Dalam publikasi CPI (Corruption Perception Index) atau Indeks Persepsi Korupsi baru-baru ini oleh Transparency International, Indonesia menempati urutan (130), artinya enam puluh posisi di bawah Cina (70) dan India. Tentu saja Indonesia menanjak tujuh peringkat dibanding tahun lalu, dan skornya membaik dari 2.2 ke 4.4, tetapi jumlah negaranya juga bertambah lima. Meskipun ada kebijakan anti-korupsi oleh pemerintah, posisi Indonesia relatif belum banyak membaik. Ini menunjukkan betapa sulitnya memerangi korupsi. Hal yang positif adalah bahwa Indonesia merupakan satu dari lima negara di Asia yang telah meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi, yang juga membuktikan adanya tekad pemerintah memerangi korupsi. Dibentuknya badan-badan independen khusus (seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK) merupakan kecenderungan positif lainnya yang juga telah menunjukkan hasil yang positif. Seperti kita ketahui, sistem hukum menghadapi banyak kendala dan sangat membutuhkan reformasi secepatnya. Memang ada berbagai usaha yang sedang dilakukan, tetapi berjalan lamban. Pembebasan dari hukuman, inkonsistensi dalam hukuman, kelonggaran yang tidak pada tempatnya, korupsi dan berbagai kelemahan lainnya merupakan rongrongan terhadap terwujudnya keadilan di negeri ini.

Apabila kemudian masyarakat kehilangan kesabarannya, tentu dapat dimengerti. Melalui berbagai jajak pendapat, terungkaplah bahwa cukup besar proporsi masyarakat yang mendukung diberlakukannya hukuman mati untuk kasus korupsi. Namun melihat jenisnya dan meluasnya wabah korupsi di Indonesia sungguh naif bila kita percaya bahwa hukuman mati dapat memperbaiki situasi. Sebaliknya alih-alih menumpasnya, langkah semacam itu justru dapat membuat wabah korupsi semakin parah. Hukuman mati akan meningkatkan “tarif” yang dipasang oleh polisi, jaksa dan hakim atas tersangka yang mereka lindungi atau bela. Pihak ketiga juga akan merasa diuntungkan dalam melibatkan orang dalam praktek korupsi. Semakin kaya calon koruptornya, makin besar harapan mereka untuk menghindar dari hukuman mati. Praktek pemberian kelonggaran oleh peradilan dan sistem penjara akhir-akhir ini, dengan cara setiap kali memberi ‘potongan’ bagi kelakuan baik, memberi pengaruh buruk pada peradilan, dan menyebabkan penjara semakin kurang menakutkan. Pemerintah, berbagai profesi hukum, dan organisasi masyarakat sipil harus terus memberi informasi kepada publik mengenai jenis atau sifat korupsi di Indonesia agar debat dapat berlangsung.

Prasyarat bagi usaha membasmi korupsi untuk jangka panjang adalah pemisahan kekuasaan melalui “trias politika” yang dimiliki Indonesia. Partai politik yang menguasai keseluruhan semacam CCP tidak akan pernah berhasil menumpas korupsi. Kekuasaanlah yang korup, dan kekuasaan secara menyeluruhlah yang korup secara total. Hal inilah yang telah diketahui oleh kaum demokrat di seluruh dunia sejak jaman dahulu kala, tetapi masih harus dipelajari oleh CCP. Bagaimanapun juga, kinerja sistem hukum Indonesia masih jauh dari cukup untuk dapat memperoleh kredibilitas dan kehormatan. Pemerintahan di bawah SBY harus meneruskan usahanya dalam memerangi korupsi dan mengadakan reformasi sistem hukum, agar suatu hari nanti rakyat Indonesia dapat menikmati kejujuran dan keadilan. Mereka tentu akan memilih SBY kembali bila beliau dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan di bidang kebijakan ini. Indonesia sudah berada di jalur yang benar, dan tidak membutuhkan hukuman mati untuk kasus korupsi. Bahkan mungkin Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mencontoh Filipina dan menghapuskan hukuman mati sama sekali. Prekondisinya, hukuman yang lebih tegas, dan praktek hukuman yang lebih masuk akal atau bertalian.

http://www.kedai-kebebasan.org/opini/article.php?id=236

Laman Berikutnya »